Pajak KUMKM turun 50 %

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku koperasi dan usaha kecil menengah juga merupakan objek pajak.Untuk lebih membuka sektor tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui Koperasi dan UKM, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian penurunan pajak bagi Koperasi dan UMKM hingga 50%.

Pemerintah juga akan terus memberikan bimbingan dan pelatihan kepada KUMKM dengan maksud agar terus berkembang dan ujung-ujungnya akan makin banyak lagi yang menjadi wajib pajak.

Kementerian Koperasi dan UKM misalnya telah aktif mensosialisasikan koperasi wajib baginya menunaikan pajak. Seperti belum lama ini seperti dijelaskan Tamim Syaifudin Asisten Deputi Pembiayaan pada Info KUKM telah melakukan sosialisai perpajakan koperasi di provinsi Kalimantan Barat.

Meski awalnya mengaku banyak yang protes, karena mereka beranggapan tidak pernah diperhatikan tetapi ketika sudah berhasil pemerintah datang meminta pajak. Tak mau hanya debat kusir itu, Tamim pun tegas menjelaskan bahwa sesuai UU Perpajakan, tidak membeda-bedakan kepada siapa pun.

Setiap orang dan badan wajib membayar pajak demi kelangsungan pembangunan nasional. “Yang memungut pajak adalah negara, pemerintah hanya melaksanakan tugas sesuai perintah Undang-undang, kalau tidak mau membayar pajak pasti akan ada sangsi pidana,” tuturnya.

Deputi Pembiayaan Pariaman Sinaga juga menegaskan, pajak itu merupakan sarana untuk pemerataan pembangunan. Konteksnya, orang yang berkelabihan wajib menyisihkan sebagian asetnya dipakai untuk yang berkekurangan. Dalam hal ini adalah pajak dan yang mengatur adalah pemerintah.

“Kalau kita menoleh lebih jauh, setiap warga negara, baik ia seorang pengusaha, karyawan maupun pegawai mempunyai tanggung jawab sama terhadap pembangunan negeri ini. Salah satu medianya adalah dengan melakukan fungsi dalam bidang perpajakan,” jelasnya.

Menurutnya kalau pelaku usaha UMKM kelak telah mempunyai batas-batas pendapatan, mereka tidak boleh menghindar. Tetapi melakukan fungsi sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab dalam pembangunan. “Itu filosofinya. Artinya, tidak perlu ada keraguan bagi UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi membangun bangsa melalui pajak,” ujarnya.

Berkaitan hal tersebut, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo juga menegaskan dengan adanya MoU tersebut pihaknya siap mensosialisasikan dan melakukan pelatihan perpajakan bagi koperasi dan UMKM. “Kami menyambut baik kerja sama ini karena dampaknya sangat bagus, yakni akan menambah banyak deretan wajib pajak. Pemerintah memang mengharapkan sektor UKM dan koperasi bisa bertumbuh menjadi besar dan memiliki NPWP," ujarnya.

Tjiptardjo yakin adanya kesepahaman tersebut akan meingkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sebab hingga saat ini secara umum kepatuhan tersebut baru mencapai 57.5%. “Tingkat kepatuhan orang kaya maupun kelompok koperasi dan UMKM baru 57.5 persen," katanya.

Untuk upaya peningkatan tersebut, pemerintah menurut Tjiptardjo telah memberikan menurunkan tarif pajak bagi sektor koperasi dan UMKM sampai 50%. Pertimbangannya, mereka telah berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. “Dengan bimbingan dan pembinaan kontinyu, mereka akan tumbuh besar dan menjadi Wajib Pajak sehingga makin menambah banyak pembayar pajak untuk pembangunan bangsa dan negara,” jelasnya kepada wartawan, usai penandatanganan MoU di Gedung Smesco Jakarta Selatan belum lama ini.

Menkop menyambut baik adanya kebijakan tersebut dan berharap harus ada keseimbangan dan konsekuen dari pelaku UMKM dan Koperasi. “Jika mereka berani meminta penuruan tarif pajak dan dikabulkan, maka harus berani pula jujur dan taat membayar pajaknya,” ujarnya pada wartawan.

Menteri menambahkan, koperasi dan UKM memang telah disepakati sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun mereka lebih menjadi patriot lagi ketika pada saatnya juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan melalui kewajiban membayar pajak. Tabloid Info KUKM

Zahfy Kebab, Modal Ringan Hasil Maksimal......!!!!

Bukti perkembangan ini adalah langkahnya yang sudah jauh. Hingga akhir 2010 ini siap mengepakan sayapnya ke Singapore. Hefni sang pemilik begitu optimis, bahwa usaha yang dikembangkannya diterima masyarakat. Mengingat kebab miliknya mempunyai citarasa stimewa.

Menurutnya masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk bergabung menjadi mitra. Pasti dijamin ikut pula mengembangkan sayapnya dengan citarasa mayonnaise racikannya. Diman untuk menjadi mitra yang berprinsip maju bersama dengan “Zahfy Kebab” cukup 50 % saja dari harga kemitraan yang ditawarkan oleh merk serupa.

Ia mengaku setelah sekian lama bereksperimen, maka pilihannya jatuh pada kebab. Di daerah asalnya kebab yakni dari kawasan Timur Tengah, dengan bahan dasar daging domba atau kambing.

Tetapi lewat sentuhan dan tangannya modivikasi, maka citarasa kebab milik Hefni Tri S ini menjadi citarasa Indonesia. Selanjutny ia pun cukup bangga, karena kebab hasil inovasinya dapat dengan mudah diterima masyarakat Indonesia.

Faktanya, dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah memiliki 12 oultet. Untuk dapat menjadi mitra usaha “Zahfy Kebab” modal utama yang dibutuhkan adalah tekad bulat, tempat strategis, dan hanya dengan modal bervariasi mulai dari Rp 16 – 65 juta.

“Jangan kuatir jika usaha yang dijalani ini tidak jalan, karena kami akan melatih (training) hingga mahir, serta melakukan pendampingan penuh,” ujarnya.

Menurut ayah dua putra ini yang ditemui Info KUKM di rumahnya, bilangan Bekasi belum lama ini, hanya dengan modal awal hanya Rp 16 juta, dalam waktu 8 s.d 11 bulan sudah kembali modal (BEP). “Zahfy Kebab”. Masa kotrak kerja sama dengan “Zahfy Kebab” juga lebih panjang di banding kemitraan sejenis, yakni selama 5 tahun dan bisa diperbaharui, jika tidak ingin diperbaharui barang-barang yang telah dibeli juga menjadi hak milik mitra. Adapun nama “Zahfy Kebab “ sendiri diambil dari nama kedua putranya yaitu Zahra dan rafi. Dengan bermotokan “Melayani dengan Setulus Hati” Hefni yakin usahanya akan terus berkembang pesat, dan terus membuka kesempatan lebar bagi yang ingin menjadi mitra usahanya. Jika Anda tertarik untuk menjadi mitra usaha “Zahfy Kebab” silakan hubungi Hefni Tri S di nomor (021) 33081603 dan 081399176197.


Analisa Keuntunggan

Type 1
Investasi awal : 16.000.000

Pemasukan
Omzet rata-rata/hari : 250.000
Omzet rata-rata/bulan : 7.500.000

Pengeluaran
Bahan Baku/bulan : 4.125.000
Gaji Karyawan dan komisi : 765.000
Sewa Tempat dan Operasional : 525.000
Penyusutan : 150.000
Royalti : 262.500
Jumlah : 5.700.000

Net Profit : 1.800.000
Return on Investment : 8 Bulan

Pemerintah Hapus Kredit di Daerah Bencana

Bank Indonesia meminta kalangan perbankan untuk mempertimbangkan memberikan kebijakan pemutihan (penghapusan) utang, bagi pengusaha mikro kecil menengah (UMKM) korban bencana Gunung Merapi, tsunami Mentawai dan banjir banding Wasior.
Adalah pejabat Dewan Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi mengunkapkan pemutihan utang bisa dilakukan, meski syarat pemutihan baru bisa direalisasikan untuk bencana berkategori bencana nasional. "Kalau syaratnya memang begitu, tapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa meringankan beban bagi korban bencana itu telah dipikirkan," ujarnya saat mengunjungi Posko Utama Pakem, pada Kamis (11/11) di Sleman.
Bahkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengunkapkan soal peghapusan utang berkaitan meletusnya Gunung Merapi tidak perlu menunggu pengesahan sebagai bencana nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penghapusan utang tersebut.

"Saya kira tidak harus bencana nasional, tergantung payung hukumnya, Kalau ada Keppres nanti yang memberikan, saya kira itu bisa," ujar Agung.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penghapusan utang bagi pelaku UKM yang mengalami gagal bayar akibat bencana alam. Memang salah satu syaratnya mengacu pada bencana tersebut harus ditetapkan sebagai bencana nasional.

Hatta menambahkan, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan punya kewenangan melakukan penghapusan utang. Seperti ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 33 tentang perubahan atas PP Nomor 14/2005 tentang cara penghapusan piutang negara atau daerah.
Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM Sjariefuddin Hasan juga mengungkapkan hal yang senada, pihaknya akan bekerja sama dengan bank pelaksana KUR untuk mendata debitur di daerah bencana serta mengalokasikan bantuan melalui perkuatan modal bagi pelaku UMKM dan Koperasi.“Saya rasa perlu tindakan cepat untuk mengatasi korban bencana alam tersebut,” tandas Menkop dan UKM ketika di hubungi saat kunjungan kerja ke Makasar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari BI, total kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena letusan Gunung Merapi, banjir Wasior dan tsunami di Mentawai lebih Rp 315 miliar. Seluruh kredit tersebut dengan plafon hingga Rp 5 miliar. Tabloid Info KUKM

Membuat Produk Makanan UKM Berkelas Dunia

Kemasan atau packaging menjadi bagian penting dalam suatu produk. Bahkan produk itu terlihat berkulitas karena cara pengemasannya. Perusahaan besar telah melakukannya dengan tujuan mengundang minat konsumen.

Bukti ketertarikn konsumen membeli produk khususnya makanan dari produsen besar telah mendatangkan omset sebesar Rp 600 triliun per tahun. Sementara produk sejenis yang digeluti oleh sektor usaha kecil dan mnengah (UKM) tertinggal jauh, yakni Rp 60 triliun. Demikian dijelaskan Thomas Darmawan, mantan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), pada wartawan saat pra lounching SMEs’Co UKM Food and Packaging Expo 2010, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM awal Oktober.

Thomas menambahkan kesadaran untuk menonjolkan kemasan yang inovatif belum menjadi prioritas bagi kelompok UKM. “Mereka belum menyadari akan pentingnya kemasan dalam strategi pemasaran produknya," tandasnya.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) ini, banyak produk sejenis di pasar yang diproduksi perusahaan luar negeri. Mereka menguasai pasar lokal dengan mengalahkan produk UKM Indonesia, karena kemasan produk lokal kurang menarik minat konsumen dan dianggap tidak higienis. Padahal, katannya jika dikemas dengan baik akan mendatangkan nilai tambah dari produk tersebut. “Kemasan produk UKM kita masih sangat sederhana sehingga sulit untuk dapat bersaing dengan produk luar," terangnya lagi.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha berupaya menyosialisasikan tentang pentingnya desain dan kemasan produk tersebut. Neddy Rafinaldy Halim sang Deputi menjelaskan, melalui pameran Small Medium Enterprise and Cooperative (SMEs’Co) Food and Packaging Expo 2010 yang digelar pada 27-31 Oktober 2010 itu untuk meningkatkan kinerja UKM mempromosikan produk-produknya di bidang makanan dan minuman yang dikemas sangat menarik.

Penyelenggaraan pameran yang berlangsung di gedung SMEsCO Jakarta ini, Neddy mengharapkan, kemasan produk makanan dan minuman olahan UKM kita kelak akan mampu bersaing di pasar lokal maupun global. Sehingga produsen UKM dapat menikmati nilai tambah tersebut. “Kami akan terus berupaya melakukan pembinaan terhadap mereka dengan menggandeng berbagai pihak terkait dalam pembuatan kemasan yang menarik agar produk UKM ini bisa laku di pasar lokal maupun global,” tegasnya.

Neddy menambahkan, dalam pameran tematik ini akan menampilkan produk-produk unggulan koperasi dan UKM yang bergerak di bidang makanan, minuman, packaging, alat saji, dan teknologi proses makanan dan minuman.

Pameran bertemakan “Mengangkat Citra Makanan dan Minuman UKM Indonesia Menuju Pasar Global” ini melibatkan pelaku koperasi dan UKM dari 15 provinsi, seperti Sumbar, Babel, Lampung, Sumsel, Sulsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT dan Kalsel.

Dalam pameran tersebut Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sedikitnya dikunjungi 5.000 orang, termasuk 100 buyers/pembeli (90% buyers lokal dan 10% internasional). Dengan nilai transaksi diproyeksikan mencapai Rp 5 miliar. “Tapi yang terpenting usai pameran ini, mereka akan terus menjalin kontak bisnis. Dalam expo ini kita upayakan untuk mengangkat citra makanan dan minuman UKM Indonesia menuju pasar global," ujar Neddy. Slamet AW.

KSP Nasari Pati biayai Usaha Kecil

Luasnya wilayah Kabupaten Pati tak menjadi kendala bagi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pati untuk membiayai para pensiunan, terutawa yang ada di wilayah Kawedanan Juwana-Pati. Di wilayah ini banyak pensiunan yang mengakses kredit mikro, kredit pendidikan maupun kredit multi guna yang selama ini menjadi produk unggulan KSP Nasari.
Karno, pensiunan pegawai DPU yang pensiun 1991 dan beralamat di Desa Mojoagung RT 06/01, Juana, Pat- Jawa tengahi ini mengaku sangat merasakan manfaat adanya KSP Nasari yang memberikan pinjaman modal. Dan pinjaman tersebut digunakan untuk usaha pembuatan batu bata.
Adapun usaha batu bata pria yang lahir pada 01 Juli 1936 ini telah dijalani hampir 21 tahun dan berkembang dengan baik.
Lelaki berputra 6 anak ini menuturkan pada Info KUKM, ketika sedang kesulitan modal, KSP Nasari datang menawarkan bantuan dengan memberikan pinjaman. Tepatnya mulai mngenal koperasi yang khusus melayani pensiunan ini pada tahun 2007. Pinjaman pertama untuk perkenalan jumlahnya baru Rp 340 ribu, kemudian karena angsurannya lancar, maka plafond pinjaman pun terus dinaikan setiap periode, hingga pada 04 Juni 2010 pinjaman pria 74 tahun ini menjadi Rp 10 juta dengan agunan SKEP.
“Saya senang pinjam ke KSP Nasari yang masih percaya memberikan pinjaman pada kami, selain pelayanan yang memuaskan juga prosesnya cepat. Saya percaya, mungkin seusia saya bank sudah tidak sudi lagi memberikan kredit, tapi koperasi ini masih mempercayainya,” tuturnya senang.
Untuk memperlancar usahanya dia dibantu satu orang tetangganya dengan kalkulasi perhitungan upah Rp 100 ribu untuk 500 batu bata. Dalam sehari rata-rata bisa memproduksi 500 batu bata.
A Umar/ A Yuliawan

Saatnya Revolusi Putih Dimulai

Untuk mempersiapkan generasi emas seperti Jepang dan Korea yang sukses sebagai peserta Piala Dunia, pemerintah Indonesia pun kini mendorong gerakan “revolusi putih” yakni gerakan minum susu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenapa hal ini baru dilakukan dan sejauh mana petani susu meresponnya.


Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara Asia yang baru saja kita saksikan sebagai peserta perhelatan akbar Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Meski perjalananya masih terhenti di enam belas besar, tapi kedua negara tersebut telah lebih unggul dari puluhan negara di kawasan Asia. Bahkan bisa disandigkan prestasin olah raga khususnya sepak bola dengan negara di benua Amerika dan Eropa.

Dengan contoh yang diberikan kedua negara tersebut, tentu negara-negara di kawasan yang sama ingin meniru reputasinya. Demikian Indonesia juga berpikir apa yang dibuat mereka itu bukan ujug-ujug, tetapi dibangun. Seperti memperhatikan gizi generasi mudanya sejak dini. Sehingga para pemuda kedua negara itu, memiliki ketahanan fisik yang kuat serta kecerdasan tinggi dalam segala bidang termasuk olah raga.

Untuk mempersiapkan generasi emas tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pun telah mendorong gerakan minum susu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tepatnya saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi di Surabaya (15/7) lalu, Presiden meminta masyarakat untuk gemar minum susu, dengan demikian anak-anak muda Indonesia bisa seperti di negara Jepang dan Korea yang memiliki ketangguhan secara fisik dan kecerdasan otak di segala bidang. “Saya berharap dalam Piala Dunia 2014, sepak bola Indonesia menjadi salah satu peserta atau dalam kejuaraan Piala Asia, Indonesia menorehkan prestasinya,” harap Presiden.

Tentu apa yang didengungkan kepala negara itu akan berdampak positif jika didukung semua pihak ikut mengkapanyekan secara ril. Bukam hanya seremonial atau slogan semata. Di lain pihak jikaa gerakan ini menjadi kenyataan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ini memiliki jutaan hektar lahan pertanian dan lahan hijau yang ditumbuhi rumput-rumput. Yang mana sangat cocok untuk membudidayakan peternakan susu sapi perah.

Untuk itu hendaknya statmen presiden itu brubah menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkan revolusi putih itu benar-benar terjadi. Selain meningkatkan kualitas generasi muda, juga gerakan tersebut berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan para petani susu yang selama ini tergabung dalam koperasi maupun UKM. Dengan gerakan tersebut para petani susu dituntut mampu memproduksi susu dalam jumlah besar agar cukup dikonsumsi oleh generasi muda.

Tugas bagi para petani dalam gerakan tersebut, menurut Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan merupakan tugas yang sangat berat, apalagi faktanya jumlah penduduk Indonesia yang terbiasa minum susu tersebut masih sangat sedikit. Disamping itu pula, para petani susu harus mampu memproduksi susu segar dengan jumlah yang banyak agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. “Kalau ini berjalan kami kira ini merupakan pekerjaan besar dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi koperasi petani susu di berbagai daerah,” kata Menkop dan UKM.

Karuan angin segar itu mendapat tanggapan para pelakunya. Momentum pencanangan gerakan minum susu itu minimal telah ditangapi oleh komunitas petani yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Bahkan mereka sebenarnya telah menunggu lama momentum tersebut. Dengan harapan nasib petani susu bisa sejahtera. Seperti dituturkan Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat, Dedi Setiadi, gerakan tersebut dapat tewujud asal pemerintah mau melakukan pembenahan regulasi, terkait kebijakan susu yang selama ini tak berpihak pada petani susu. “Pencanagan gerakan minum susu secara nasional oleh presiden merupakan momentum bagi kami untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan masalah produktivitas susu selama ini,” ujarnya.

Untuk mengkonkritkan gerakan revolusi putih itu, Dedi menambahkan, GKSI mendukung serta akan membuat program dan strategi yang mampu mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi susu, yang kini dituangkan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk menyusun sebuah blue print tesebut GKSI berkerjasama dengan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin). Dengan demikian gerakan minum susu bisa tersosialisasikan di masyarakat dengan baik.

Sementara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bahkan sudah sejak lama mencanangkan program tersebut. Selama kepemimpinanya di HKTI Prabowo Subianto telah memasukkan revolusi putih sebagai bagian dari program kerjanya. Dalam setiap kesempatan acara HKTI dia mengatakan selalu menyatakan, untuk menjadikan generasi emas penerus bangsa diperlukan generasi yang sehat dan kuat fisiknya. Untuk itu angka indek pembangunan manusia (IPM) Indonesia harus meningkat dan tidak rendah dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu perlu gizi yang cukup dan mengkonsumsi susu merupakan cara tepat membentuk generasi muda yang kuat dan tangguh.

HKTI juga berharap adanya revolusi putih ini ada kesinergian dalam meningkatkan taraf hidup para petani susu. Mereka akan meningkatkan produktivitasnya jika permintaan konsumsi susu dari masyarakat meningkat tajam dengan demikian para petani susu akan sejahtera. “Pencanangan gerakan revolusi putih inilah yang harus kita dukung bersama-sama untuk menuju Indonesia emas di waktu yang akan datang,”tandas Prabowo.

Bercermin Pada India

Keinginan kuat Ketum HKTI dalam revolusi putih guna memajukan generasi emas tersebut bukan hanya sekedar retorika saja. Ia mamaparkan gerakan minum susu tersebut terinspirasi dari negara India yang sudah lama melakukannya. Menurutnya saat ini India merupakan salah satu negara dunia terkuat dari segi teknologi IT, bahkan India juga telah mengembangkan industri otomotif yang telah dipasarkan diberbagai belahan dunia. Bersama Cina, India kini menjadi kekuatan macan Asia yang banyak diperhitungkan oleh negara-negara lain. Kesuksesan India dalam mengembangkan SDM, imbuh Prabowo tak lepas dari komitmen kebijakan negaranya dalam mengembangkan revolusi putih.

India menerapkan kebijakkan tiap keluarga harus memiliki ternak sapi sehingga setiap keluarga akan terbiasa mengkonsumsi susu sapi. Selain itu, pemerintahnya juga memandang dengan budidaya tersebut akan ada pendapatan tambahan bagi masyarakat yang berdampak pada pendapatan perkapita negara tersebut.

Konsep India menurutnya harus bisa diterapkan di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki lahan yang luas dan sangat cocok untuk pengembangbiakkan sapi. Prabowo yakin jika gerakan revolusi putih berhasil, Indonesia akan melahirkan genarasi emas yang memiliki mahakarya untuk pengembangan peradaban.”Untuk itu revolusi putih wajib untuk dilakukan,” pungkasnya. (Agus Yuliawan).

12 Tahun Berkarya, sabet Satya Lencana Pembangunan

Hasil kerjanya yang tak kenal menyerah kini membuahkan hasil. Satya Lencana Pembangunan pun disematkan Presiden RI padanya, pada puncak peringatan Hari Koperasi di Surabaya 15 Juli lalu.

Apresiasi tertinggi itu memang pantas diberikan padanya. Mengigat, kurang dari 10 tahun KSP Nasari yang dipimpinnya telah berkembang pesat, menjangkau hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Melayani lebih 80 ribu anggota/calon anggota yang semuanya adalah pensiunan.

Perkembangan perputaran modal (turnover) yang terus meningkat setiap tahun ikut mempengaruhi pergerakan ekonomi di lapisan akar rumput. Pada periode 2008 misalnya, dana yang digulirkan pada anggota mencapai Rp 296 miliar lebih dan naik pesat pada tahun berikutnya menjadi Rp 373,129 miliar. Demikian total aset juga menanjak pada tahun buku 2009 sebesar Rp 191,439 miliar atau naik sekitar Rp 30 miliar dari tahun sebelumnya yang Rp 161,655 miliar.

Atas kemampuan likuiditasnya itu, KSP Nasari berhasil mengoperasionalkan kegiatan pelayanan pada anggota/calon anggota melalui 1 kantor pusat di Semarang, Jawa Tengah, 10 kantor cabang utama di 10 ibu kota provinsi dan 13 kantor cabang pembantu yang membawahi loket pelayanan di sekitar 240 kabupaten/kota dengan melibatkan sekitar 833 tenaga kerja.

Barangkali prestasi inilah yang dianggap membawa manfaat besar oleh pihak-pihak lain, terutama pemerintah sehingga merasa ikut terbantu atas pogram-programnya yakni mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya merasa perlu memberikan penghargaan tersebut sebagai lambang supremasi atas dedikasinya. Juga diharapkan makin menambah motivasi bagi penerimanya untuk terus berkarya lebih maju lagi.

Meski dalam percakapannya dengan Info UKM belum lama ini, Sahala panggabean menuturkan sepanjang menekuni kegiatannya, tidak bertujuan untuk memperoleh sebuah penghargaan tertinggi. Meski, setelah menggenggam buah manis atas kiprahnya itu, tukas mantan Kepala Cabang Bank BTPN DI Yogyakarta ini sangat merasa tersanjung dan tak henti mengucapkan terima kasih pada pemerintah, yang telah mensuport dan memperhatikan kinerjanya selama ini. “Tujuan saya adalah agar tetap mempunyai kegiatan setelah pensiun, sehingga kebutuhan keluarga akan keuangan dapat tertutupi. Lebih besarnya lagi ya ingin membantu orang lain. Ternyata Tuhan membimbing langkah saya dalam mengembangkan koperasi hingga seperti sekarang. Untuk membalas rasa syukur ini, saya akan berusaha meningkatkan kinerja lebih baik lagi” ujarnya semangat.

Berkali-kali dalam percakapannya itu ia menegaskan bahwa tujuan utamanya memang semata-mata ingin menciptakan kesibukan pasca masa tugasnya di bank tempatnya mengabdi selesai. Pertimbanganya menurut pria kelahiran Dolok Sanggul, 3 April 1950 ini, agar tidak seperti para senior yang terlihat lesu pasca purna tugas. Tak sedikit pula yang setelah lepas dari aktivitas dan rutinitas kantor itu, kondisi badanya mengendur sehingga belum lama menikmati pensiun bermacam penyakit merorongnya, bahkan berita meninggal dunia bergilir terdengar karena beragam penyakit.

Adanya warning itulah, ayah dari Chandra Vokav, Frans Meroga, Ricordiaz dan Riny Tatty ini selalu berupaya menjaga kebugaran dengan beraktivitas. Ia juga bertekad tidak akan pensiun selagi kemampuan, tenaga, pikiran dan kemauan kerja masih bisa tercurahkan untuk kegiatan yang bermanfaat.

Itu sebabnya, jauh sebelum masa pensiun tiba, pria asal kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Humbang Hansudutan) Sumut ini segera merealisasikan niatnya dengan mendirikan koperasi pada 31 Agustus 1998. Dipilihnya lembaga ekonomi pro rakyat ini diakui akan mampu berkembang dan bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, dengan catatan asal dikelola profesional layaknya perbankan.

Sebelum niatnya itu terwujud, alumni FE Universitas Trisakti 1976 ini telah melakukan analisa dan observasi tentang baik buruknya koperasi. Pria yang mengakui istrinya Tetty Marganda Situmorag mampu berperan multi fungsi, baik sebagai sekertaris pribadi, mengasuh anak-anaknya, sahabat dan rekan kerja ini, juga sudah banyak melihat contoh orang sukses pasca pensiun dari bermacam bidang. Menurut bankir yang pengabdiannya di perbankan lebih 30 tahun ini, juga menganggap bukan harus modal besar. Hanya, jika cupet konsekuensinya harus kerja keras lagi. “Seperti saya yang modalnya pas-pasan tentu harus berani berjibaku untuk mengangkat derajat pasca pensiun itu. Tentunya, sesuai keahlian saya di bidang jasa keuangan, dan saya melihat koperasi itu yang paling pas. Modalnya tidak harus besar karena bisa kolektif tetapi kalau berkembang mampu mendatangkan kesejahteraan yang besar,” ujarnya.

Berkat CSR Unilever Petani Kedele Tak Takut Klenger

Program CSR PT Unilever Indonesia untuk pemberdayaan petani kedelai hitam di Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang dihimpun dalam koperasi. Nantinya mereka juga menjadi pemasok bahan baku kecap tersebut kepada prusahaan.


PT Unilever Indonesia sudah tekenal memiliki bermacam produk kebutuhan yang sangat beragam. Demikian program kepedulian sosial dan lingkungannya atau Corporate Social responsibility (CSR) juga aktratif. Pada 2008, misalnya program CSR Unilever telah menyabet penghargaan berskala interbnasional, berupa The Best CSR Program in Asia-Australia-New Zealand.

Salah satu program CSR yang dilakukannya adalah untuk memberdayakan petani kedelai hitam di Yogyakarta dan Jawa Timur. Program inilah yang selanjutnya mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Mengingat Unilever tealh melakukan kegiatan pendampingan total, mulai dari teknik budidaya, bantuan modal, pembentukan koperasi, sampai jaminan pasar. Karena kedelai yang dihasilkan petani dibeli oleh Unilever, antara lain untuk bahan baku kecap, sehingga benar-benar bisa meningkatkan pendapatan petani.

Diungkapkan Silvi Tirawaty, Environment Program Manager PT Unilever Indonesia, kegiatan pembiaan petani kedelai di Yogyakarta, tepatnya Bantul ini telah dimulai sejak 2001. Sekarang sudah melibatkan lebih dari 6 ribu petani. Di Bantul inilah merupakan kelompok petani pertama yang mendapat binaan dari Unilever. Bantuan ini diberikan saat mereka mengalami gagal panen akibat bencana alam, serta tidak mempunyai modal.

Untuk mengefektifkan kegiatan pembinaan, para petani kemudian difasilitasi agar membentuk koperasi. Sebab, melalui koperasi pula mereka bisa memperoleh bibit, permodalan, sampai memasarkan kedelainya ke Unilever. ”Unilever membeli kedele petani sesuai dengan harga pasar,” jelas Silvi. Namun demikian petani juga tidak dilarang untuk menjualnya ke pihak lain. Artinya imbuh Silvi Unilever tidak mengikat.

Untuk pembinaan kepada petani kedelai, Unilever menggandeng pihak-pihak yang berkompeten, diantaranya dengan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (FP-UGM) dan pemerintah daerah setempat.”Sebelumnya kebutuhan kedelai hitam di Unilever, hampir semuanya impor. Sekarang, sebagian besar sudah dipasok petani binaan Unilever,” jelas Silvi.

Perihal kualitas dan kuantitas kedelai hitam yang dikembangkan Unilever dan UGM, sudah teruji memiliki beberapa keunggulan. Untuk jenis Kultivas Mallika ini, mampu menghasilkan 1,64 ton – 2,93 ton per hektar. Daya simpan kedelai jenis ini juga lebih baik dibanding kedelai kuning (Kultivar Wilis). Berkat menjadi binaan perusahaan dan bimbingan teknis dari UGM, petani kedele yang ada di Jawa Timur dan Yogyakarta, mampu meningkatkan taraf hidupnya. Kelebihan lainnya mereka tidak perlu khawatir lagi dengan risiko gagal panen, kesulitan modal apalagi pemasaran. Sebagai konsekuensinya, mereka terus dituntut untuk melakukan kegiatan budidaya dengan standar tinggi, agar menghasilkan kedelai yang kualitasnya sesuai dengan standar Unilever. SAW. Yans.

BMT Menggerakan Sektor Riil

Peran LKM BMT sebagai penggerak sektor riil pemeritah akan memberikan dukungan terhadap keberadaannya. Paling tidak sinyal itu diberikan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan dihadapan peserta kongres ke II Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo) di Surabaya, belum lama ini. Menkop dengan tegas mengungkapkan kepada sekitar 500 peserta kongres mendukung pengembangan LKM Syariah.
Menurutnya selaku pemerintah pihaknya akan terus mendorong BMT maju, terlebih tujuan BMT adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Ini sudah sejalan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong pengembangan LKM BMT dan non BMT untuk terus maju,” tegasnya.
Pemerintah mengakui BMT memiliki potensi besar. Sebagai bentuk dukugannya kebijakan tentang BMT Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat kebijakan dalam penyusunan institusi lembaga keuangan mikro syariah.
Terkait dengan operasional BMT, menteri pun menyarankan agar sistem pengawasan dan transparasi pengelolaannya perlu dilakukan secara baik, dengan demikian akan menjadi panutan dari sistem keuangan yang lain.
Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Agus Muharram menambahkan, program pengembangan KJKS merupakan salah satu prioritas dalam memajukan pengembangan koperasi dan UKM berbasis syariah. Selain itu orientasi dalam mengembangkan KJKS tak lepas dari semangat munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan pilar dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Dalam mengembangkan KJKS tegas Agus, lembaganya telah menindaklanjuti kerja sama dengan Mesir, melalui Salih Kamil Center for Islamic Economics (SKCIE), Universitas Al-Azhar, yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi konsultan keuangan dan ekonomi syariah bagi koperasi dan UKM di Indonesia.
Prospektif
Berkaitan jumlah BMT yang terus bertambah memiliki efek positif untuk melayani modal bagi UMK. Menurut data dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk 2005), terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (grass root) secara signifikan. Data tersebut menjelaskan dalam dasawarsa pertama (1995 – 2005), telah tumbuh dan berkembang tak kurang dari 3.300 BMT, dengan asset lebih Rp 1,7 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman kepada 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil.
Berkaitan dengan pengentasan pengangguran, BMT juga mampu mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21 ribu. Mereka bekerja di BMT-BMT di seluruh Indonesia yang kinerja usahanya berkembang pesat. Misalnya BMT Dinar di Karang Anyar, Jawa Tengah dengan total aset Rp 31 miliar. BMT Ben Taqwa di Wonosobo Jawa Tengah, asetnya mencapai Rp 30 miliar, BMT BUS Lasem Jawa Tengah dengan Rp 28 miliar, BMT MMU Pasuruan, Jatim memiliki aset Rp 17 miliar, BMT Marhamah Wonosobo beraset Rp 13 miliar, BMT Tumang Boyolali aset Rp 4 miliar, BMT Baitur Rahman Bontang, Kaltim beraset Rp 6 miliar dan BMT PSU Malang dengan aset Rp 5,6 miliar.
Bukti BMT ini berkinerja baik, tidak hanya dipraktekan primernya saja, tetapi wadahnya BMT ini juga unggul. Jumlah asetnya terus meningka dari Rp 22,342 miliar pada tahun buku 2008 menjadi menjadi Rp 43, 339 miliar periode berikutnya. Demikian non performing loan (NPL/kredit macet) juga hanya 2 persen.
Sementara untuk yang konvensional sesuai data dari Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM juga cukup digdaya dengan total simpanan masyarakat Rp 7,47 triliun. Adapun pinjaman yang diberikan pada pelaku UMKM mencapai Rp 8,92 triliun.

Koperasi Berkualitas Kontribusi Entaskan Kemiskinan

Pada akhir periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,7%. Dampaknya angka kemiskinan dan pengangguran akan menyusut. Salah satu sektor yang berpotensi terhadap pencapaian tersebut adalah koperasi.
Pertumbuhan ekonomi pada 2009 menembus angka 4,5% dan pada 2010 angka ini ditengarai akan naik hingga 1,5%. Sinyal tersebut diperoleh dari Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh 6 persen. Hal tersebut diungkapkanya pertengahan Mei lalu di Gedung Dewan Senayan. Parameternya adalah makin meningkatnya konsumsi pemerintah dan swasta pasca disahkannya APBN-P 2010.
Kalau prediksi itu tepat, target itu jelas bisa terlampaui. Apalagi masa kerja KIB jilid II ini masih empat tahun lagi. Bisa dikatakan tidak terlalu sulit mencapai angka yang tinggal 1,7% itu. Dengan memberdayakan satu sektor saja, yakni koperasi sudah tertutup. Apalagi jumlahnya yang besar sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM per April 2010 jmencapai 166.155 unit dengan anggota mencapai 27 juta orang.
Angka tersebut merupakan potensi besar untuk berpartisipasi mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Koperasi diyakini memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan, menyerap pengangguran, memperkuat integrasi sosial dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sangat lazim memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 7 persen. Dengan demikian dampaknya dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 8-10%, dan mengempiskan pengangguran 5-6 persen pada akhir 2014 mendekati kenyataan.
Menteri Koperasi Syarief Hasan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Dekopin, pertengahan Mei lalu di Jakarta, menyebutkan jumlah koperasi yang besar itu, seandainya 50% saja yang berkualitas dan jika setiap koperasi menyerap tenaga kerja minimal 3 orang, akan menampung sekitar 240 ribu orang. Jumlah tersebut bisa lebih besar lagi ditambah anggota koperasi yang juga berhasil menjadi pelaku usaha, atas fasilitasi modal yang diberikan koperasinya. “Dengan kondisi demikian berarti satu persen pertumbuhan ekonomi sudah terciptakan,” ujarnya.
Tentu, yang diungkapkan menteri itu masih butuh kerja keras mewujudkannya. Secara kuantitas koperasi yang ditengarai aktif sekitar 60% atau 118.616 koperasi. Sayangnya yang berkualitas masih minim. Untuk itu jika pemerintah ingin mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang telah dipatoknya, perlu langkah konkret. Bukan lagi dengan retorika atau seremoni belaka untuk memberdayakan koperasi.
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi yang berwenang membina dan memberdayakan, dituntut mempunyai strategi untuk menggebrak peluang agar koperasi tumbuh dan berkembang secara kualitas.
“Kami telah melakukan berbagai langkah dan strategi, salah satunya dengan mencanangkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) pada akhir April. Dengan melibatkan kaum perempuan lebih intensif lagi bergerak dalam sektor ekonomi,” tandas Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan pada wartawan di kantornya belum lama ini.
Menurutnya kaum wanita sebagai pengelola koperasi itu lebih baik kinerjanya dan mampu menunjukan prestasi gemilang. Menteri mecontohkan koperasi-koperasi wanita di Jawa Timur yang berjumlah sekitar 8.000 unit itu rata-rata berkinerja baik.
Dengan kaca mata tersebut, menteri berharap besar jika masyarakat mau menekuni koperasi secara intensif di seluruh Indonesia, target pertumbuhan 5,5% mudah tercapai. “Hanya dengan sinergi dalam melakukan pendampingan, advokasi dan fasilitasi terhadap koperasi akan membawa kebangkitan koperasi di masa mendatang,” tegasnya.
Dengan demikian imbuh menteri, eksistensi koperasi terus berkembang dan target 7,7% pertumbuhan ekonomi pada 2014 itu tercapai. Penyerapan tenaga kerja pada 2014 mampu 5-6% dan kemiskinan pada 2014 turun mencapai 8-10%. SAW

OVOP "One Product One Village"

Meniru hal yang baik hasilnya pasti apik dan dampaknya pun bakal baik pula. Salah satu konsep yang dapat itiru dan mungkin berkembang adalah konsep OVOP. Pola ini telah berhasil menciptakan masyarakat di Provinsi Oita, Jepang menuai kemakmuran. Jika kita bisa menirunya, maka cita-cita mengangkat derajat petani bukan isapan jempol.

Dewasa ini OVOP telah popular dikembangkan negara-negara di dunia terutama yang memiliki lahan pertanian subur. Tetapi kita sependapat bahwa gerakan OVOP, awalnya dicetuskan oleh Morihiko Hiramatsu saat menjabat Gubernur Provinsi Oita, Pulau Kyushu, Jepang. Gerakan tersebut ditujukan untuk mengembangkan produk yang diterima global dengan tetap memberikan keistimewaan pada invensi nilai tambah lokal, serta mendorong semangat kemandirian masyarakat.

Kini, konsep OVOP telah diadopsi di berbagai belahan dunia dengan nama yang berbeda-beda tetapi maknanya sama. Misalnya China bernama One Factory One Product yakni untuk sentra unggulan kerajinan kayu, One Barangay One Product (Philipina), Satu Kampung Satu Produk Movement (Malaysia), One Tambon One Product Movement (Thailand) untuk pengembangan hasil laut, One Village One Product a Day (USA) dan One Village One Product (Malawi) dengan produk utama jamur.

Khusus dengan produk dalam negeri menurut konsultan brand dan desainer produk Irvan A. Noe’man, menjadi motor yang memperkenalkan semangat baru OVOP. Dengan sentuhan trend warna, tekstur dan material yang menjadi trend masa depan, produk lokal ini menjadi relevan dengan tampilan kontemporer tanpa menghilangkan cita rasa lokal.

Selanjutnya setelah produk ini menjadi seksi, langkah berikutnya adalah menciptakan demand yang diciptakan melalui eksposur. Ecommerce menjadi solusi agar produk-produk Indonesia ini tampil tidak hanya sebagai objek budaya dan barang apresiasi saja. Model yang ingin saya ciptakan adalah mengangkat cerita dari kreator ini bagaimana kekayaan intelektual kita ini menjalani proses kreatif, mulai dari ide, produksi hingga finishing dan bisa muncul di Internet.