BMT Menggerakan Sektor Riil

Peran LKM BMT sebagai penggerak sektor riil pemeritah akan memberikan dukungan terhadap keberadaannya. Paling tidak sinyal itu diberikan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan dihadapan peserta kongres ke II Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo) di Surabaya, belum lama ini. Menkop dengan tegas mengungkapkan kepada sekitar 500 peserta kongres mendukung pengembangan LKM Syariah.
Menurutnya selaku pemerintah pihaknya akan terus mendorong BMT maju, terlebih tujuan BMT adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Ini sudah sejalan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong pengembangan LKM BMT dan non BMT untuk terus maju,” tegasnya.
Pemerintah mengakui BMT memiliki potensi besar. Sebagai bentuk dukugannya kebijakan tentang BMT Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat kebijakan dalam penyusunan institusi lembaga keuangan mikro syariah.
Terkait dengan operasional BMT, menteri pun menyarankan agar sistem pengawasan dan transparasi pengelolaannya perlu dilakukan secara baik, dengan demikian akan menjadi panutan dari sistem keuangan yang lain.
Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Agus Muharram menambahkan, program pengembangan KJKS merupakan salah satu prioritas dalam memajukan pengembangan koperasi dan UKM berbasis syariah. Selain itu orientasi dalam mengembangkan KJKS tak lepas dari semangat munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan pilar dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Dalam mengembangkan KJKS tegas Agus, lembaganya telah menindaklanjuti kerja sama dengan Mesir, melalui Salih Kamil Center for Islamic Economics (SKCIE), Universitas Al-Azhar, yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi konsultan keuangan dan ekonomi syariah bagi koperasi dan UKM di Indonesia.
Prospektif
Berkaitan jumlah BMT yang terus bertambah memiliki efek positif untuk melayani modal bagi UMK. Menurut data dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk 2005), terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (grass root) secara signifikan. Data tersebut menjelaskan dalam dasawarsa pertama (1995 – 2005), telah tumbuh dan berkembang tak kurang dari 3.300 BMT, dengan asset lebih Rp 1,7 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman kepada 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil.
Berkaitan dengan pengentasan pengangguran, BMT juga mampu mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21 ribu. Mereka bekerja di BMT-BMT di seluruh Indonesia yang kinerja usahanya berkembang pesat. Misalnya BMT Dinar di Karang Anyar, Jawa Tengah dengan total aset Rp 31 miliar. BMT Ben Taqwa di Wonosobo Jawa Tengah, asetnya mencapai Rp 30 miliar, BMT BUS Lasem Jawa Tengah dengan Rp 28 miliar, BMT MMU Pasuruan, Jatim memiliki aset Rp 17 miliar, BMT Marhamah Wonosobo beraset Rp 13 miliar, BMT Tumang Boyolali aset Rp 4 miliar, BMT Baitur Rahman Bontang, Kaltim beraset Rp 6 miliar dan BMT PSU Malang dengan aset Rp 5,6 miliar.
Bukti BMT ini berkinerja baik, tidak hanya dipraktekan primernya saja, tetapi wadahnya BMT ini juga unggul. Jumlah asetnya terus meningka dari Rp 22,342 miliar pada tahun buku 2008 menjadi menjadi Rp 43, 339 miliar periode berikutnya. Demikian non performing loan (NPL/kredit macet) juga hanya 2 persen.
Sementara untuk yang konvensional sesuai data dari Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM juga cukup digdaya dengan total simpanan masyarakat Rp 7,47 triliun. Adapun pinjaman yang diberikan pada pelaku UMKM mencapai Rp 8,92 triliun.